Tentang Saya

Gerak Bersama Rakyat, SENIN, 20 AGUSTUS 2007

 

Lebih Akrab dengan Tokoh Independen

Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH.

SEORANG INDEPENDEN SEJATINYA MENYINTAI RAKYAT

“HUKUM MILIK RAKYAT, BUKAN PENGUASA!”

SOETANTO SOEPIADHY

Sebuah nama dengan kualifikasi eminen, dikenal dan beken ini, terbiasa tidak peduli “apa kata orang”, “no reken!”.

Yang penting baginya, kemerdekaan berpikirnya tidak terhalang sekat yang mengha­dang. Sekat ketidakbenaran dan ketidakadilan.

Untuk tertibnya kehidupan berbangsa dan bernegara ini, menurutnya,keberadaan sebuah konstitusi haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh dekat dengan rakyat.

Baginya, dekat dengan rakyat ini adalah sebuah qonditio sine qua non. Karena “hukum milik rakyat, bukan penguasa!”

Dan, fakta ketidakdekatan itulah justru merupakan simpul utama dari carut marut, silang selimpat dan lopak-lapiknya masalah yang menghadang setiap hari di negeri ini.

 

 image001 DR. Soetanto Soepiadhy, SH., MH.

BERIKUT bincang-bincang Koran GEBRAK dengan Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH. Praktisi Hukum Tata Negara, budayawan dan pengabdi dunia pendidikan. Seorang yang terbukti pertama sekali berdemo menuntut dibukanya jalur independen. Untuk itu, dua kali berturut-turut dalam bulan Mei 2007 lalu, ia sukses melakukan Demo Simpatik “Buka Jalur Independen” berawal di Surabaya bersama WS Rendra dan aktivis lainnya.

 image003DEMO X-ist “Buka Jalur Independen, Jalan Pemuda Surabaya, 2 April 2007

Kemudian dia sempat berkirim surat kepada sahabat dekatnya, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie SH., yang kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), tentang Demo Simpatiknya itu.

Dan kalau lantas terbukti dengan keputusannya Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli lalu, MK memutuskan membuka jalur independen, tentu saja bukan karena suratnya Tanto (begitu sapaan akrabnya). Namun sebagai orang independen, ia merasa menjadi orang paling berbahagia melihat kenyataan, orang independen diakui keberadaannya di negerinya tercinta ini ikut menumbuhkan demokrasi.

 

Apa pendapat Anda tentang korupsi yang terjadi di negeri ini?

            Terjadinya korupsi di negeri kita ini, sudah seperti penyakit kronis dan menyebar sangat luas. Itu semua berawal dari pola hidup yang melampaui batas kemampuan dan amat berlebihan. Kalau saja pola hidup sederhana, bersahaja, bisa dijalankan oleh para pemimpin dan birokrat kita, maka rakyat pasti akan bisa menikmati kesejahteraannya. Sekaligus, penyakit korupsi itu pun akan terkikis habis. Sayangnya, sepertinya semua sudah terlanjur terlena, terninabobokan, terbius hidup konsumtif, berpolah-polah, dan berlomba dalam kemewahan. Akibatnya, negeri religius ini menjadi negeri tidak tertib, kacau, lopak-lapik, rocet, silang-selimpat dan sebagainya. Jujur, saya sangat gregetan, benar-benar jengkel dan masygul melihat fakta yang terjadi ini.

 Bisa Anda jelaskan lebih rinci menyangkut gregetan Anda itu?

            Coba lihat. Apa kita ‘gak trenyuh. Di Surabaya yang kita cintai ini, kita melihat dengan jelas, betapa besarnya angka Keluarga Miskin (Gakin). Ada ratusan ribu Kepala Keluarga (KK) Gakin yang terdata sampai tahun 2006. Tepatnya sebesar 111.897 KK. Seharusnya Pemkot Surabaya mendahulukan pengentasan kemiskinan itu sebagai program prioritasnya. Bukan yang lain. Tetapi, yang selalu tampak adalah ketidakseriusan, bahkan juga ketidakmampuan. Alih-alih mengentas seluruh Keluarga Miskin, mengurangi jumlah Keluarga Miskin itu saja belum mampu. Yang terjadi di lapangan, jumlah Keluarga Miskin itu terus meningkat. Mengapa demikian? Itu masalahnya karena, “tiadanya semangat kuat” dari birokrat di pemerintah kota untuk total memerangi kemiskinan itu. Yang ada adalah semangat untuk mengincar celah-celah bisa melakukan korupsi. Coba lihat, berapa banyak sudah pejabat pemkot yang berurusan dengan pihak kejaksaan dan masuk bui? Itu kan karena mereka tidak tertib.

 image006

 WAWANCARA dengan DR. Soetanto Soepiadhy

 

Tentu Anda tidak bisa hanya gregetan saja kan? Apa yang Anda lakukan?

            Karena detak hati yang gregetan, masygul dan rongseng itulah, saya kemudian bersama kolega dan sahabat-sahabat saya mendirikan Lembaga X-ist (Eksponen-Inginkan Semua Tertib) guna bisa melawan semua ketidaktertiban yang terjadi. Bukan saja karena negeri ini tidak tertib. Tapi juga bertumpuknya rasa gregetan yang menggumpal penuh di hati ini yang menghendaki semua itu harus dibenahi. Dan, dengan Lembaga X-ist, saya akan terus melawan jagat ketidaktertiban itu. Saya akan senang sekali kalau banyak orang yang mau bergabung bersama X-ist melawan bareng-bareng ketidaktertiban itu.

 

 image008

 

Apa sih yang diperjuangkan Lembaga X-ist itu?

            Sebagai praktisi hukum, saya menyadari, bahwa dalam jagat ketertiban itu, hukum hanya menempati satu sudut kecil saja bersama berbagai kekuasaan normatif yang lain. Jagat ketertiban lebih luas dan alami serta tidak hanya dihuni hukum atau orde hukum. Jagat ketertiban juga meliputi jagat keadilan. Dan orde hukum tidak bisa memonopoli keadilan. Hukum, pada dasarnya hanya menghasilkan keadilan formal atau legal, tetapi belum tentu keadilan substansial. Keadilan substansial bisa muncul dan diberikan di banyak tempat lain, tidak (hanya) di meja Pengadilan. Maka, meski bernegara hukum, kita dihadapkan jagat ketertiban dan jagat keadilan yang jauh lebih luas dan substansial.

Jadi, kini, hukum bukan berjalan karena ia adalah hukum dan karena itu harus dipatuhi. Tetapi, karena rakyat masih memiliki kepercayaan (trust), kredo dan tumpuan. Yang pasti, cakupan jagat ketertiban itu lebih luas. Rakyat hidup dalam jagat itu, dan tidak dalam orde hukum yang penuh dengan formalitas dan prosedur. Karena itu, meski atap dari negara hukum ini banyak yang bocor, sompong, dan bolong-bolong, rakyat toh dengan gagah beraninya tetap setia dan mencintai negerinya.

 image009

DR. Soetanto Soepiadhy, SH., MH. bersama keluarga besar X-ist

Sebagai Ketua Umum Lembaga X-ist, saya yakin, “Rakyat kita ini, sangat mendambakan ketertiban dan sekaligus keadilan di atas segala egoisme profesi, kelembagaan dan kepentingan.” Dan dambaan masyarakat inilah yang diperjuangkan terus oleh X-ist. Kedekatan dengan rakyat harus dipupuk terus tanpa henti oleh alasan apapun. Karena, hukum milik rakyat, bukan penguasa!

 image011

 SOETANTO Soepiadhy

 (Soetanto Soepiadhy, yang lahir dalam kisaran rasi Taurus di Gresik, sejak kecil sangat menyukai wayang. Ia belajar wayang dari ayahnya sendiri, almarhum R.K.Ng. Soepiadhy Sosrosoetardo, di rumahnya di kampung Gapuro, Gresik. Sang ayah memiliki seperangkat gamelan. Dari situ, Soetanto kecil mulai belajar mengenal apa itu wayang. Sampai kemudian ia menemukan tokoh Anoman yang dikaguminya. Anoman sebagai pendidik dan ahli strategi.

            Sementara di kalangan rekan-rekan ilmuwan dan sahabatnya, pemilik rambut perak yang menyukai tanaman ini, juga dikenal sebagai sosok yang terbuka, blak-blakan bahkan cenderung meledak-ledak, tapi ringan hati untuk menolong orang. Khas seperti watak aslinya “arek Suroboyo” yang blak-blakan, tegas, apa adanya.

Namun, kalangan kampus: para mahasiswanya, rekan dosen juga civitas academica di mana ia pernah mengajar, menjulukinya sebagai “Doktor Flamboyan”. Seorang doktor hukum yang selalu berpenampilan elegan, keren, menawan, necis, perlente, yang kata orang Minang disebut rancak. Tapi, ia mengaku, dirinya tetap bersikap sederhana, wajar-wajar saja, dan sangat merasakan jadi orang paling bahagia ketika bisa menolong dan membantu orang lain, terutama teman-teman dan sahabatnya, juga masyarakat lingkungan sekitarnya.  

            Sederhana dan merakyat, sesungguhnya adalah kunci sukses yang mengantar dirinya mampu meraih gelar doktor hukum tata negara. Karena dengan sikap hidup sederhana itulah ia kemudian memperoleh banyak dukungan dan simpati dari kolega dan sahabatnya para aktivis, dorongan untuk segera meraih gelar doktornya itu. Terutama dorongan dari sahabatnya: Dr. WS Rendra, juga Prof. Dr. Syafi’ie Ma’arif yang mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Tentu saja, hidup sederhana bukanlah berarti kumuh, lecek, kumel, renyek, kepang-kepot, atau ndremis. Tetapi lebih pada bagaimana segala sesuatu disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan. Baginya, pola hidup sederhana penting sebagai rem untuk dirinya agar tidak kebablasan dengan kerasnya “tarikan” mencintai dunia secara berlebihan sehingga melampaui batas kemampuannya. Sikap ini, adalah juga berkat didikan orangtuanya, almarhum R.K.Ng. Soepiadhy Sosrosoetardo, yang sangat menekankan kejujuran. Dan kejujuran itu sendiri dimaknai oleh Soetanto Soepiadhy sebagai pemicu yang ampuh baginya ketika harus melawan ketidaktertiban, ketidakjujuran, ketidakbenaran, dan juga ketidakpatutan!)

 image013

SOETANTO Soepiadhy

 Bagaimana Anda menghayati makna independen itu dalam kehidupan ini?

Ya, memang sejak muda saya sangat menyukai kata “independen”. Yang kemudian kata ini lalu menjadi sikap hidup saya yang dituntut mandiri dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Dengan sikap yang independen itulah, saya tidak pernah bergabung di organisasi mahasiswa apa pun. Saya bahkan merasa enjoy dengan sikap independen saya itu. Yang dengan begitu, saya bisa menerobos sekat-sekat yang ada, dan bisa bebas bergaul dengan banyak aktivis kemahasiswaan. Saya bisa menimba ilmu dan pengalaman dari banyak sahabat-sahabat saya kalangan aktivis itu, dari mereka yang berada di GMNI, HMI, GMS, GMKI, PMII, juga PMKRI dan lain-lain.

Itulah sebabnya saya bisa bersahabat dengan WS Rendra, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Jimly Asshidiqie, Faisal Basri, Teten Masduki, Eep Saifulloh Fatah, Marwah Daud Ibrahim, Prof. Dr. Fuad Hasan, dan Taufik Ismail serta Prof. Dr. Syafi’ie Ma’arif, juga Prof. Dr. Budi Darma. Dan masih banyak lagi orang-orang yang berpikiran merdeka dan independen.

Maka dibukanya jalur independen, saya pikir, memiliki dampak yang bisa dahsyat bagi wajah perpolitikan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Karena akan menghasilkan pemimpin yang bisa menempatkan diri, berpikir dan bertindak lebih baik, lebih maju, dan berubah memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang selalu terus berkembang ini. Atau bisa disimpulkan, jalur independen itu lebih mengokohkan nilai, harkat dan bobot. Atau juga bisa disimpulkan, dibukanya jalur independen itu tidak saja semakin membuka peluang tumbuhnya demokrasi, tetapi juga merupakan momentum untuk mewujudkan kehidupan politik yang stabil, pemerintahan yang efektif, serta sistem kepartaian yang lebih mantab.

 image015

 DARI kiri ke kanan: Eep Saefulloh Fatah, Ibu Nani Soetoyo, Soetanto Soepiadhy, Bambang Warih Koesoema, dan WS. Rendra

 

Dalam disertasi Anda meraih gelar Doktor Ilmu Hukum, Anda menyebutkan perlunya sebuah Konstitusi Baru. Bagaimana itu?

Ya benar. Saya menemukan dalam analisis saya itu, yang saya tulis dalam disertasi, bahwa untuk melakukan perubahan UUD 1945 diperlukan sebuah langkah yang bersifat spesifik. Dalam membuatnya haruslah ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk itu. Dan kepada mereka harus dilakukan seleksi yang ketat oleh MPR secara terbuka, transparan, dan diketahui oleh publik.

Saya juga menemukan, bahwa sebenarnya, perubahan UUD 1945 sampai empat kali itu, tidak ditangani oleh MPR. Mengapa? Seperti diketahui, keterlibatan unsur partisan menjadikan setiap proses pembicaraan berubah fungsi menjadi wahana mendesakkan kepentingan masing-masing. Mereka lupa memikirkan kepentingan rakyat, dan tak jarang pula menimbulkan berbagai konflik. Sesuai dengan adagium, bahwa filosofi konstitusi: “membatasi kekuasaan”, sebaliknya filosofi partai politik atau partisan: “menguasai kekuasaan”.  

  image017

COVER buku Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH.

Lantas sebagai solusinya, menyangkut perubahan konstitusi itu, menurut saya, haruslah diserahkan kepada Komisi Konstitusi yang independen. Komisi Konstitusi tersebut, terdiri atas para pakar berbagai disiplin ilmu, mengakomodasi perwakilan daerah, diberi kewenangan khusus oleh MPR. Dan seharusnya, Komisi Konstitusi ini bertugas melakukan penyusunan naskah rancangan Konstitusi Baru, menggantikan UUD 1945. Dengan demikian, para elite MPR tidak melakukan monopoli hak kewenangan konstituante formalnya di atas segalanya.

Dalam perkembangan bangunan ketatanegaraan di Indonesia, selama menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, ternyata Indonesia tidak pernah demokratis. Meskipun prinsip yang mendasari UUD itu sendiri menganut paham demokrasi dengan adanya pernyataan, bahwa”kedaulatan adalah di tangan rakyat” atau “kerakyatan” dan meskipun para pendiri negara telah menegaskan pilihannya atas sistem demokrasi, namun dalam sepanjang berlakunya UUD 1945 pemerintahan yang tampil selalu otoriter.  

            Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, konstitusi (UUD 1945) — sebagai dokumen formal — yang pernah diberlakukan di Indonesia, tidak dapat dijadikan patokan baku. Dalam arti tidak pernah dapat melahirkan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Yang kemudian pada gilirannya — seperti telah dikemukakan sebelumnya — dilakukanlah Perubahan-Perubahan konstitusi sampai empat kali.      

Demokrasi itu sendiri merupakan masalah bangsa Indonesia yang masih terus berkembang hingga saat ini. Dalam sejarah negara Indonesia pernah berlaku Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.

  image019

DARI kiri ke kanan: Eep Saefulloh Fatah; Dr. WS Rendra; Dr. Soetanto Soepiadhy,SH.,MH.; Prof. Dr. Sri Soemantri, SH.; Teten Masduki; dan Sandrina Malakiano

 

Perkembangan saat ini menunjuk­kan bahwa bangsa Indonesia tengah mengalami perubahan menuju sistem demokrasi tertentu. Hal ini terlihat dari terjadinya empat kali perubahan UUD 1945 itu yang ternyata masih menimbulkan polemik hingga akhirnya dibentuk Komisi Konstitusi MPR yang bertugas untuk mengkaji perubahan UUD 1945 secara komprehensif dan sistematis.

 Harap diperhatikan dan perlu saya garisbawahi, terjadinya perubahan UUD 1945 itu, jelas menunjukkan adanya permasalahan demokrasi dalam UUD 1945.     

Dalam kenyataannya, memang perkembangan politik telah melahirkan tuntutan untuk melaku­kan perubahan UUD 1945 karena dinilai tidak demokratis itu. UUD 1945 sendiri telah mengatur prosedur perubahan undang-undang dasar sebagai cara untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Karenanya, bagi seorang Guru Besar ilmu hukum seperti Prof. Dr. Sri Soemantri yang juga Ketua Komisi Konstitusi, bahwa perubahan UUD 1945 haruslah dipandang sebagai bagian dari gagasan demokrasi.

  image021

 SOETANTO Soepiadhy menerima ijazah Doktor Ilmu Hukum dari Prof. Dr. Ujianto, MS, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

 (Soetanto Soepiadhy, sebagai budayawan yang memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas 17 Agustus Surabaya, dengan promotornya Prof. Dr. Sri Soemantri, SH., (Ketua Komisi Konstitusi); di relung hatinya yang terdalam terpancar sangat kuat keinginan untuk berkhidmat, mengabdikan diri pada masalah kemanusiaan. Ia berniat, disiplin keilmuannya di bidang ilmu hukum ini, secara konsisten akan terus diarahkan sepenuhnya untuk membangun kemanusiaan. Sudah terlalu lama ia “gregetan”, dongkol dan gemas melihat pembiaran yang dilakukan pemerintah yang berkuasa, baik disengaja atau tidak disengaja dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukannya secara sewenang-wenang terhadap nilai-nilai kemanu­siaan bangsa besar, dan bangsa religius ini.

            Sebagai budayawan, iapun oleh banyak sahabatnya sempat didapuk menjadi Ketua Umum Yayasan Kebudayaan Indonesia yang di kalangan para budayawan diakui eksistensinya, karena telah banyak melakukan berbagai kegiatan budaya yang sangat bermakna bagi kepentingan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kegiatan berkebudayaan itu, ia mengaku memperoleh dukungan penuh sekaligus berbagai pencerahan langsung dari budayawan WS Rendra. Sudah lama Soetanto Soepiadhy bersinergi secara intens dengan Rendra dalam banyak kegiatan bagi kebaikan dan kemaslahatan negeri ini.

            Itulah sebabnya, terhadap sosok WS Rendra ini, ia sangat mengagumi sekaligus mengakui, bahwa sebagai bangsa, kita sangat beruntung ada WS Rendra di tengah-tengah kita.

            “Sebagai bangsa, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita diberi seorang budayawan bernama Rendra yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan untuk tetap berkibar di negeri tercinta ini! Juga peranan Rendra sebagai perekat Bangsa. Tak terbayangkan, andai tidak ada Rendra di tengah-tengah kita.”

  image023

 SOETANTO Soepiadhy dalam “Api Kemerdekaan” dengan paduan suara Universitas Airlangga

 Fakta di negeri ini, dari hari ke hari, tampak di sekitar kita, penghancuran, pembinasaan, destruksi, vandalisme nilai-nilai kemanu­siaan terus berlangsung secara kasat mata hampir di banyak wilayah negeri kita. Yang paling sederhana bisa kita lihat adalah, begitu banyaknya pemerintah daerah yang tak henti-hentinya secara sewenang-wenang, berdalih untuk kepentingan umum, lalu menghancurkan lapak-lapak pedagang kaki lima secara membabi buta. Mereka para pedagang kaki lima yang notabene rakyatnya sendiri, dihancurkan, diluluhlantakkan dan dimatikan sumber penghidupannya, justru di tengah ketidak­mam­puan pemerintah sendiri dalam membangun perekonomian mereka rakyat kecil itu. “Ini tidak benar, dan harus dihentikan!” katanya kesal dan gondok. Di sini sesungguhnya, yang ingin dikatakan oleh Soetanto Soepiadhy adalah, terjadinya kebijakan yang tidak adil dan sekaligus tidak benar yang telah diperbuat pemerintah. Ini adalah akibat tak adanya kepastian hukum dan tak adanya keadilan hukum. 

 Sebagai Ketua Umum Lembaga X-ist (Eksponen – Inginkan Semua Tertib) Soetanto Soepiadhy banyak melakukan advokasi, pembelaan secara nyata kepada mereka yang memperoleh perlakuan tidak adil dan tidak benar dari pemerintah. Dengan lembaga yang ia dirikan bersama sahabat-sahabatnya di X-ist itu, ia berjuang dan melawan ketidaktertiban. Ia melakukan pembangkangan keras terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Itu semua karena pemerintah tidak berlaku “tertib”. Ia memang sangat ingin semua bisa menjadi tertib di negeri ini. Menurut Soetanto, kita harus melawan ketidaktertiban itu, karena, Negeri Ini Tidak Tertib!

“Padahal, ketertiban itu penting. Dari ketertiban ini kesejahteraan bisa langsung dirasakan rakyat banyak”, katanya.

 image025

 DEMO X-ist, 9 Agustus 2007

 

image027

DR. Soetanto Soepiadhy, SH., MH. (jas abu-abu) saat diwawancarai oleh  para wartawan media cetak dan elektronik saat demo berlangsung

 

Bagi Soetanto Soepiadhy, sebuah kebijakan untuk penertiban di semua lini kehidupan bangsa, dalam arti positif adalah sebagai penja­min adanya kepastian hukum (rechtsmatigheid) maupun keadilan hukum (doelmatigheid). Ternyata, memang banyak sekali peraturan hukum kita yang tumpul, ketul, majal dan tidak mempan memotong kesewenang-wenangan. Hukum yang tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran kemanusiaan yang seharusnya bisa dijawab olehnya. Bahkan produk-produk hukum kita itu lebih banyak diwarnai oleh kepentingan penguasa. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan, bahwa hukum itu bagaikan bandul. Jika kepastian hukum tercapai, maka keadilan hukum akan tercampakkan; begitu pula sebaliknya apabila keadilan hukum diperoleh, maka kepastian hukum akan ditinggalkan.)

 Kondisi bangsa kini kian terpuruk. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan?

Memang kondisi bangsa kita ini kian terpuruk. Dan ini merupakan puncak dari sebuah gunung es yang kakinya diisi oleh warga negara yang tidak kompeten. Jika ini tidak disadari dan dikoreksi segera secara mendasar oleh pemerintah dan masyarakat, maka bangsa ini tidak punya harapan, dan secara perlahan namun pasti bakal menjadi bangsa yang gagal. Dan bencana akan beruntun terus menimpa, justru ditangani oleh warga negaranya yang tidak kompeten. Tragis sekali.

Karena itu, upaya menumbuhkan the caring society, masyarakat yang solider, mendesak dilakukan. Namun, tentu saja disiapkan pula kebijakan politik yang aspiratif terhadap kepentingan rakyat. Politik yang berpihak kepada rakyat. Politik kesejahteraan.

Masyarakat yang solider tumbuh dari kesadaran kesatuan manusia (unity of mankind). Bahwa, penderitaan yang dialami orang lain merupakan penderitaan seluruh manusia. Karenanya, solidaritas terhadap penderitaan sesama adalah kewajiban moral manusia. Kendati demikian, solidaritas tidak akan menyeruak keluar tanpa dibarengi dengan goodwill (niat baik) dan kerja yang konsisten.

Solidaritas merupakan bagian integral moralitas sosial menyantuni yang tidak hanya berbentuk santunan karitatif, melainkan mewujudkan transformasi sosial yang egaliter dan berkeadilan. Santunan sosial hanya bersifat sementara dan tidak ubahnya menambal pakaian yang robek. Sedangkan “transformasi sosial” lebih menekankan terjadinya perubahan masyarakat.

Barangkali akan kedengaran aneh dan cengeng bila kita menuntut pembagian kue yang lebih merata dan penguasaan sumber daya yang lebih adil. Akan tetapi seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Syafi’ie Ma’arif, kita perlu menghikmahi sejarah agar tidak terjatuh dalam jurang peradaban kelam yang menjerumuskan negeri ini menuju kehancuran.

 Menurut Anda, bisakah negeri kita ini bebas dari korupsi, atau setidaknya bisa ditekan?

Untuk pertanyaan ini, saya menjawab, bisa! Asalkan, Presidennya berani dan tegas, serta jelas keberpihakannya kepada rakyat. Tidak berpihak kepada partai-partai, tetapi berpihak kepada rakyat. Tidak mendengar suara partai, tapi hanya mau mendengar suaranya rakyat! Dengan demikian, pemerintah melakukan politik demi kesejahteraan.

Karena itu, saya berharap akan munculnya gagasan ideal mengenai pengadilan korupsi. Yaitu sebuah perangkat hukum yang bisa didayagunakan sepenuhnya bagi menanggulangi korupsi di tanah air. Karena, menurut Soetanto Soepiadhy, masalah korupsi ini sudah merupakan suatu extra-ordinary crime. Bahwa korupsi di negeri ini tidak hanya telah membudaya dan sulit ditanggulangi, tapi juga telah menyebabkan penderitaan luar bisa bagi rakyat, sebuah penyakit kronis. Sehingga dituntut adanya sebuah Undang-Undang baru yang bisa lebih memperhitungkan penanggulangan korupsi yang tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa, melainkan dengan cara yang juga extra-ordinary. Yaitu sebuah Undang-Undang yang bisa melahirkan pengadilan khusus korupsi yang ditakuti koruptor serta dicintai masyarakat. Dan kebijakan seperti ini akan lebih memantabkan upaya pelaksanaan politik demi kesejahteraan.

  image029

DR. Soetanto Soepiadhy, SH., MH.

 Bisa dijelaskan apa politik demi kesejahteraan itu?

Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah sebuah kewajiban pemerintah yang tak bisa ditunda-tunda, apalagi dihindari. Jangan lagi politik demi kesejahteraan itu hanya diperbincangkan saja tanpa ada langkah nyata yang langsung bisa dirasakan rakyat bagi pemenuhan kesejahteraannya. Jangan lagi seperti selama ini, politik hanya menjadi isu yang marak diperbincangkan. Di mana masalah politik lebih mendominasi dan seakan-akan politik sajalah persoalan terpenting dalam hidup berbangsa. Perhatian sebagian besar masyarakat terserap penuh untuk masalah-masalah politik. Bahkan ada penilaian negatif, politik sudah menjadi salah satu mata pencaharian. Makna politik tidak lagi dipahami sebagai persoalan distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya menciptakan kesejahteraan rakyat.

Rakyat sebenarnya bisa menilai bahwa para elite politiknya itu sebenarnya tidak memahami substansi politik. Politik hanya dipahami sebatas ajang meraih tangga kekuasaan dan jabatan belaka. Niat melakukan politik untuk meraih kesejahteraan sama sekali tidak ada dalam agendanya. Lantas pendapat yang muncul di kalangan masyarakat pun negatif. Politik itu kotor, politik itu penuh kekerasan, politik itu ajang melakukan korupsi. Dan ini adalah akibat pelaku politik yang menyalahgunakan dunia politik demi kepentingan sendiri.

Realitas politik justru menjadi realitas yang tidak sehat di masyarakat. Sering praktik yang ada menunjukkan bahwa partai-partai politik memiliki tingkat keserakahan dan korupsi yang tak bisa lagi ditoleransi. Apalagi, negara memberikan sangat tinggi beaya kehidupan bagi para elit politiknya – misal untuk gaji anggota dewan, tetapi secara bersamaan negara pelit untuk menaikkan gaji guru yang selalu dalam kondisi kekurangan. Kalau untuk membayar anggota DPR, negara seperti berlimpah uang, tetapi untuk gaji guru selalu mengeluh kekurangan uang.

Lihat saja, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN tidak terwujud kan? Tampak jelas, bahwa politik anggaran dan politik kesejahteraan tidak saling menunjang. Kesejahteraan selalu dikalahkan politik anggaran. Sementara itu, korupsi dan kebocoran APBN dan APBD terjadi di mana-mana.

  image031

DEMO X-ist: Dana Pendidikan Surabaya Cuma 7 Prosen?

 

image033

DEMO X-ist: APBD Surabaya 2008 “Anggaran Pendidikan Cuma 7%” di depan patung Gubernur Soryo, Jalan Pemuda Surabaya, 29 Desember 2007

 

Begitu buruknya realitas politik, itu jelas menunjukkan begitu kuatnya posisi birokrasi dalam sistem dan proses politik. Hal ini bisa terjadi, karena akibat tumbuhnya persepsi bahwa, pembangunan adalah prakarsa pemerintah (state sponsored). Salah satu wujud dari persepsi itu dalam pembangunan politik adalah, munculnya pembinaan hubungan patron-client antara negara dan masyarakat. Budaya patron-client ini juga tumbuh di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari sponsor dari atas, daripada menggali dukungan dari basisnya. Akibatnya, kesejahteraan rakyat terabaikan seperti sekarang yang terjadi.

Politik bukan lagi seperti dikatakan Hannah Arendt sebagai seni untuk mengabdikan diri dengan menjamin kebebasan setiap individu, dan mengupayakan kesejahteraan bersama serta keadilan. Bukan seperti itu. Sudah terjadi penyempitan maknanya.

Penyempitan makna itu terjadi juga dalam lingkup etika politik. Bila pluralitas ditolak dan diskriminasi dipraktikkan, maka itu bertentangan dengan etika politik. Tuntutan pertama politik adalah hidup baik bersama dan untuk orang lain. Pada tingkat ini, politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga negara demi kesejahteraan dan kebaikan bersama.

Politikus yang baik adalah yang jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan kekuasaannya. Jadi politikus yang menjalan­kan etika politik, adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral. Moral sebagai titik tolak politik menjadi penting karena politik akan mengetuk nurani. Orang-orang yang mampu memasuki dimensi moral dalam kehidupannya akan menyesuaikan etika politik dalam praktik-praktik politik.

Sekarang ini, politik demi kesejahteraan seolah-olah hanya menjadi mimpi, ilusi, khayalan dan lamunan saja. Terbukti bahwa realitas politik yang terjadi di negeri ini  sangat memprihatinkan.

Karena itulah, dengan dibukanya jalur independen oleh MK, sesungguhnya adalah sebuah peluang bagi calon independen untuk membuktikan komitmen kuatnya berpolitik demi kesejahteraan rakyat dan kebaikan bersama.

 image035

 

DR. Soetanto Soepiadhy, SH., MH.

(Soetanto Soepiadhy, sosok yang mengagumi Presiden Amerika Serikat: Abraham Lincoln ini, punya cita-cita jadi Presiden sejak kecil. Ia terobsesi pada karakter Lincoln sebagai Presiden yang sangat menjunjung demokrasi. Ia menghapus perbudakan, simbol penghisapan manusia atas manusia, dan menjadi Presiden AS paling terkenal.

Sebagai budayawan, pengabdi dunia pendidikan dan praktisi Hukum Tata Negara, sejak awal bertekad untuk memilih jalur intelektual dalam meniti dan mengisi kehidupannya ke depan. Baginya, tradisi intelektual sudah menjadi bagian hidupnya. Untuk itulah ia berikrar di dalam hatinya akan tetap terus menjaga tradisi intelektual itu.

Bukti paling sederhana adalah, sampai sekarang dari tangannya, Soetanto Soepiadhy telah berhasil menulis 17 buku. Karya tulis itu ada yang untuk wacana umum dan kalangan kampus: antara lain Demokrasi dan Hak Asasi (1997); Pancasila, Beberapa Catatan (1998); Rakyat Kehilangan Tempat Berpijak (1999); Meredesain Konstitusi (2004); Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro (2005); Demokrasi untuk Kesejahteraan (2007); dan buku-buku khasanah hukum lainnya. Sebagai disertasi untuk meraih gelar doktornya, berjudul: “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prospek Perkembangan Demokrasi”. Dengan promotornya Prof. Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH., Ketua Komisi Konstitusi.

Soetanto Soepiadhy juga banyak menulis artikel opini di beberapa suratkabar, juga berbagai pernyataan dan statementnya yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Menjadi apa pun saya nanti, berada di jalur pemerintahan atau di luar pemerintahan, sebagai aktivis, politikus atau ilmuwan, saya akan terus menjaga warna, komitmen dan logika intelektual yang saya pegangi selama ini. Ya, saya akan terus menjaga tradisi intelektual itu, utamanya dengan menulis dan, … menulis!” Ucapnya tegas.

Untuk itulah ia sangat terobsesi bisa menulis sebuah buku yang diharap akan menjadi buku “masterpiece” tentang Hukum Tata Negara Baru.

            Soetanto berikrar pada dirinya sendiri, untuk terus menjaga tradisi intelektual yang ia bangun selama ini. Apapun keputusan yang akan dia lakoni nantinya, tidak menjadi alasan untuk melunturkan tradisi intelektualitasnya.)***

 

Satu Tanggapan to “Tentang Saya”

  1. Di mata saya Anda memiliki kapasitas intelektual yang tidak diragukan lagi, memiliki komitmen yang tinggi dalam dunia keilmuan dan pendidikan, dengan karya-karya ilmiah yang cukup memadai serta ferformance yang cukup meyakinkan. Selanjutnya saya menunggu kapan pengukuhan Guru Besar sebagai salah satu indikator puncak keberhasilan Anda selaku
    akademisi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s