Peluncuran Buku

d’Maestro Februari 2005

image002

PELUNCURAN buku. Dari kiri ke kanan: Dr. WS. Rendra; Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH.; dan Prof. Dr. Sri Soemantri, SH.

 

Soetanto Soepiadhy

INGIN MEREDESAIN KONSTITUSI

 

SEJAK Sekolah Dasar, DR. Soetanto Soepiadhy, SH., MH. terbilang cerdas. Nilai tertinggi kerap dia raih. Untuk mata pelajaran Kewarganegaraan (sekarang PPKn) selalu 10. Dan sejak kelas 6 SD, anak pertama dari lima bersaudara keluarga R.K.Ng. Soepiadhy dan Saodah Sosro Soetardo ini, bercita-cita menjadi Presiden. Cita-cita itu muncul lantaran pada tahun 1965 acap melihat orang dikalungi celurit dengan tuduhan PKI, di sekitar kampungnya di Gresik, Jawa Timur. Dalam imajinasi anak yang lahir dalam kisaran rasi Taurus ini, bila jadi Presiden, bisa menghentikan tragedi bunuh-membunuh itu. “Dulu ada yang namanya bersih diri, bersih lingkungan. Saya berpikir, wah kok repot banget ya jadi warga negara di sini,” tutur Soetanto yang sempat trauma dengan peristiwa-peristiwa itu.

Berdasarkan pengalamannya itu, Daddy – begitu panggilan akrabnya, berpikir, seorang calon Presiden harus memahami hukum ketatanegaraan. Itu sebabnya, meski sempat memilih jurusan Sastra Inggris, ia mengambil Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) – kendati bidang itu belum banyak dilirik orang ketika itu. Dan kini, tanpa harus menjadi Presiden, doktor dengan disertasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prospek Perkembangan Demokrasi ini, dikenal sebagai ahli hukum tata negara. Ia mengaku gembira, karena belakangan hukum tata negara banyak dilirik orang.

 image004

METAMORFOSIS: Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH. dari waktu ke waktu

 

Bahkan ia sendiri, katanya, semakin mencintai pilihannya. Salah satu wujud kecintaannya adalah dengan – dan ini menjadi kesibukannya yang paling menonjol – menjadi dosen pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Narotama, IBLAM, dan di beberapa perguruan tinggi lainnya. Hari Sabtu dan Minggu pun ia mengajar di kota lain. Untuk itu, dia harus mengatur jadwal yang ketat. Saat bangun tidur setelah sholat subuh, Daddy melihat catatan tentang tempat mengajar atau seminar, dan apa materinya pada hari itu.

Toh, pengagum tokoh Anoman ddalam dunia pewayangan ini, masih sempat membaca. Apalagi ia bisa membaca di mana saja – di rumah, mobl atau pesawat. Di rumahnya ia memiliki perpustakaan pribadi yang diberi nama Soetanto Soepiadhy Private Library. Ruangannya memang tak terlalu besar, tapi koleksinya mencapai ribuan buku yang meliputi bidang hukum, budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Selain buku-buku ilmiah, dia juga suka membaca novel dan puisi. Sebuah puisi yang digemarinya karya Robert Frost adalah Fire and Ice.

image006
SOETANTO Soepiadhy Private Library (SSPL)

 Ia juga terus merenung dan menulis. Sebab Daddy biasa tidur lewat tengah malam. Pria yang mahir bermain drama ini banyak banyak menulis puisi. Ia juga menulis lagu, yang telah dinyanyikan antara lain oleh kelompok SAS, Boomerang dengan lagu hitnya Larantuka.Yang terbanyak adalah menulis buku hukum.

Penulis dari 17 buku hukum ini, sekarang tengah menulis Undang-Undang Dasar 1945: Revolutiegrondwet, dan juga terobsesi menulis Hukum Tata Negara Baru. Mantan ketua organisasi pemuda tingkat ASEAN dan internasional ini, belum lama meluncurkan dua buku, yakni Meredesain Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro di Hotel Kemang, Jakarta.

 

image009image010

DUA cover buku Soetanto Soepiadhy: “Meredesain Konstitusi” dan “Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum makro”

 

Katanya, tidak ada sebuah konstitusi yang ideal, karena setiap saat akan berubah sesuai perkembangan zaman. “Saya tidak setuju bila konstitusi itu dikatakan sakral,” tandas Daddy. “Yang diperlukan adalah meredesain konstitusi, bukan amandemen. Prosesnya mesti non-partisan, buka partisan yang diwakili partai-partai politik. Filosofi konstitusi itu membagi kekuasaan, sebaliknya filosofi partai politik adalah menguasai kekuasaan. Karena itu, yang meredesain Undang-Undang Dasar seyogyanya bukan partai politik, tetapi sebuah Komisi Konstitusi yang independen,” jelasnya.

Lalu bagaimana caranya Komisi Konstitusi yang independen merubah konstitusi? “Gampang saja. Kita melihat dua cara atau model yang bisa diambil. Pertama, cara perubahan konstitusi parsial yang disebut amendment, dan kedua dengan cara perubahan konstitusi total atau komprehensif yang disebut renewal,” katanya.

Amandemen yang sudah terjadi, dinilai belum memadahi karena partisan, dan tidak banyak melibatkan aspirasi dari bawah. Calon anggota Komisi Konstitusi sebaiknya direkrut secara terbuka melalui fit and proper test dari berbagai kalangan ahli – politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Prosedur selanjutnya, menurut pemilik tinggi badan 172 cm dan berat 68 kg ini, Komisi Konstitusi membuat satu Rancangan Undang-Undang Dasar (RUUD) sebagai konstitusi baru, dan kemudian diturunkan ke bawah melalui sub-sub komisi di daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Secara transparan dibuat public hearing committee yang menampung semua usulan rakyat dari bawah. “Usulan-usulan masyarakat di bawa lagi ke atas lagi. Artinya secara top-down-bottom-up. Selanjutnya, substansinya digodog kembali oleh Komisi Konstitusi. Jadi sangat demokratis. Usulan-usulan semacam living law, hukum yang bertumbuh-hidup di masyarakat juga diakomodasi. Komisi Konstitusi bersidang kembali merumuskan suatu Rancangan Undang-Undang Dasar Baru (RUUD Baru), sebagai konstitusi baru yang disampaikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Daddy.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak menerima dan menolak RUUD Baru tersebut. Bila MPR menerima, maka setiap kata, bahkan titik maupun koma tidak boleh diubah, sehingga jadilah Undang-Undang Dasar Baru, Sebaliknya, bila menolak, diadakan referendum, yakni pemungutan suara oleh rakyat, setuju atau tidaknya diadakan perubahan Undang-Undang Dasar.

Nah, yang terjadi selama ini yang berperan adalah partisan, itulah arogansi MPR. Karena itu, masih jauh dari ideal.

  image012

PENYERAHAN kenang-kenangan dari Dr. Soetanto Soepiadhy., SH., MH.  ke Dr. Adnan BuyungNasution di Hotel Kemang, Jakarta.

 

Peraih penghargaan Presidential Award for Recruitment dari Junior Chamber International ini, melihat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen hanya membuat perubahan yang parsial, bukan perubahan komprehensif, tidak partisipatoris, tidak melibatkan rakyat. Dia juga melihat adanya pasal-pasal yang ambiguity, multi interpretasi. “Ini tidak benar. Teori hukum tidak membenarkan adanya penafsiran ganda. Dalam satu pasal seharusnya berisi satu norma, bisa norma perintah, larangan, izin, atau dispensasi,” jelas penggemar olah raga voli, sepak-bola, dan tenis ini.

Di antaranya, ia melihat Dewan Perwakilan Daerah atau DPD hanya asesoris. DPD disebutkan punya hak mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tidak dapat membahasnya. Dan, dalam pasal lain disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Tak disebutkan peran DPD di situ. Atau ketentuan Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan, bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Bagaimana dengan DPD?

Penikmat masakan Semanggi Suroboyo ini juga menyoal pasal tentang impeachment. “Andaikata usul DPR untuk meng-impeach Presiden tidak terbukti, bagaimana? Itulah sebabnya, dia berpendapat perlu adanya perubahan konstitusi kembali.

                                                                                                                     Rini Clara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: